SISA HASIL USAHA

SISA HASIL USAHA

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku (Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, 2001 : 87).
Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut Undang-Undang No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :
1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
Menurut Kusnadi dan Hendar (1999) menyatakan bahwa :
”Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku (Januari s/d Desember) dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada hakekatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba untuk perusahaan lain”.
Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi SHU yang diperoleh dari transaksi dengan para anggota dan SHU yang dari bukan anggota. Yang diperoleh dari anggota dikembalikan kepada masing-masing anggota sedangkan yang diperoleh dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.
Pembagian SHU dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, SHU bersumber dari :
1. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
2. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota.
Dari kedua sumber tersebut, maka SHU yang dibagikan kepada anggota hanyalah SHU yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota (non anggota koperasi) dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya.
Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 5, ayat 1; UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.
Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1) SHU atas jasa modal
Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU atas jasa usaha
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:

a. Cadangan koperasi,
b. Jasa anggota,
c. Dana pengurus,
d. Dana karyawan,
e. Dana pendidikan
f. Dana sosial
g. Dana untuk pembangunan lingkungan.
Menurut Hiro Tugiman (1999) bahwa pembagian SHU bila diikhtisarkan sebagai berikut :

SHU- Anggota
a. Anggota.
b. Cadangan koperasi.
c. Dana pengurus.
d. Dana pegawai/karyawan.
e. Dana pendidikan koperasi.
f. Dana pembangunan daerah kerja.
g. Dana sosial.

SHU-Non Anggota

a. ...........................
b. Cadangan koperasi.
c. Dana pengurus.
d. Dana pegawai/karyawan.
e. Dana pendidikan koperasi.
f. Dana pembangunan daerah kerja.
g. Dana sosial.

Berdasarkan pembagian SHU yang dikemukakan di atas, maka pembagian SHU hanya dibagikan kepada anggota dan tidak dibagikan untuk non anggota.
Ada 2 (dua) macam jasa yang merupakan hak anggota dalam SHU yaitu sebagai berikut :
1. Jasa usaha yang terdiri dari penjualan dan pembelian sesuai dengan jenis usaha koperasinya.
a. Perhitungan jasa penjualan
Pembagian jasa penjualan kepada masing-masing anggota didasarkan atas perbandingan penjualan yang dilakukan.
Rumus :

b. Perhitungan jasa pembelian
Pembagian jasa pembelian kepada masing-masing anggota tidak berbeda dengan pembagian jasa penjualan.
Rumus :

2. Jasa Simpanan (modal)
Pembagian jasa modal kepada anggota yang didasarkan oleh besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Kecuali bunga simpanan sukarela, jangka waktu dan tingkat bunga. Perhitungan pembagian jasa simpanan wajib dan simpanan pokok kepada masing-masing anggota didasarkan atas perbandingan simpanan yang dilakukan.



Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2063106-pengertian-sisa-hasil-usaha-shu/#ixzz1ctxCoEug

1. PENGERTIAN SHU
Dari aspek ekonomi manajerial, SHU adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut.
1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3) Besarnya penumpukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Mengacu pada pengertian diatas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
• Informasi Dasar
Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasr diketahui sebagai berikut.
1) SHU total koperasi pada satu tahun buku
2) Bagian (persentase) SHU anggota
3) Total simpanan seluruh anggota
4) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota


5) Jumlah simpanan per anggota
6) Omzet atau volume usaha per anggota
7) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota
8) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota


2. RUMUS PEMBAGIAN SHU
SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :

SHUA = JUA +JMA

Dimana :
SHUA : Sisa Hasil Usaha Anggota
JUA : Jasa Usaha Anggota
JMA : Jasa Modal Anggota

Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut.

SHUPa = Va x JUA + Sa x JMA
VUK TMS

Dimana :
SHU Pa : Sisa Hasil Usaha per Anggota
JUA : Jasa Usaha Anggota
JMA : Jasa Modal Anggota
VA : Volume usaha Anggota (total transaksi anggota)
UK : Volume usaha total koperasi (total transaksi koperasi)
Sa : Jumlah simpanan anggota
TMS : Modal sendiri total (simpanan anggota total)



3. PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU
Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut.
1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri
3) Pembagian SHU anggota dilakukn secara transparan
4) SHU anggota dibayar secara tunai

4. PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA
Dengan menggunakan rumus perhitungan SHU, maka perolehan SHU per anggota dibagi berdasarkan kontribusinya terhadap modal dan transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan pembukuan yang telah dilakukan oleh koperasi tersebut.

SOAL-JAWAB

1.    Keuntungan yang diterima anggota koperasi disebut dengan istilah ?
a. deviden
b. laba
c. bunga
d. SHU (sisa hasil usaha)
Jawab : d

2.     Kontribusi anggota dalam memberi modal koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpana wajib, simpanan usaha dan simpanan lainnya disebut dengan ?
a. SHU total
b. Omzet
c. Partisipasi modal
d. Transaksi anggota 
Jawab : c

3.    Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip pembagian SHU adalah?
a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri
c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
d. SHU yang dibagi bersumber dari pinjaman
Jawab : d

4.    Pengertian SHU yang tertuang dalam UU No. 25/1992, tentang perkoperasian Bab IX pasal 45, merupakan pengertian SHU ditinjau dari aspek ?
a. Hukum
b. Ekonomi manajerial
c. Legalistik
d. Sosial 
Jawab : c

5.    Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku. Pernyataan tersebut merupakan pengertian SHU ditinjau dari aspek?
a. Aspek legalistik
b. Aspek ekonomi manajerial
c. Aspek hukum
d. Aspek sosial
Jawab : b

6.    Sistem hubungan antara unit – unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubugan dengan pelaksanaan dari perusahaan koperasi untuk unit usaha anggota mengenai beberapa tugas perusahaan, pernyataan di atas disebut dengan ?
a. BCS
b. ICS
c. CC
d. CS
Jawab : a

7.    Yang merupakan definisi manajemen koperasi menurut Stoner adalah ?
a. Suatu proses perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya – sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah dtetapkan
d. Semua jawaban benar

Jawab : d

8.       Yang merupakan definisi manajemen koperasi menurut Stoner adalah ?
a. Suatu proses perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Pengarahan
d. Pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya – sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah dtetapkan
Jawab : a

9.       Yang merupakan pengertian SHU menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25 / 1992, kecuali?
a. SHU Total koperasi pada satu tahun buku
b. Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
d. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima
Jawab : a

10.   Yang merupakan pengertian dari SHU Total adalah ?
a. Kegiaan ekonomi (jual beli barang atau jasa)
b. Kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli
c. Total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa
d. SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba – rugi koperasi setelah pajak (profit after tax)
Jawab : d

11.   Sisa Hasil Usaha per anggota disingkat menjadi ?
a. JUA
b. JMA
c. UK
d. SHU pa

Jawab : d

12.   . Modal sendiri total (simpanan anggota total), disngkat menjadi ?
a. TMS
b. Sa
c. JUA
d. JMA

Jawab : a

13.   Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan hasil koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk oajak dalam tahun buku yang bersangkutan merupakan pengertian SHU dalam pasal?

a.pasal 46 ayat (1) UU No.25/1992

b. pasal 45 ayat (1) UU No.25/1992

c. pasal 49 ayat (1) UU No.25/1992

d. pasal 25 ayat (1) UU No.49/1992

Jawab : c

14.   SHU Yang dibagikan kepada anggota bersumber dari?

a.transaksi anggota

b. anggota koperasi

c. hutang koperasi

d. modal koperasi

Jawab : b

15.   Yang bukan perangkat organisasi koperasi menurut UU No 25 / 1992 adalah ?
a. Rapat anggota
b. Pengurus
c. Pengawas
d. Manajer

Jawab : d

16.   Volume Usaha Anggota sering juga disebut?

a.Total Transaksi Anggota

b. Laju Perkembangan Usaha

c. Modal Anggota

d. Modal bersama

Jawab : a

17.   Pembagian besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota koperasi akan berbeda, ditentukan dari ?
a. Besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pendapatan koperasi
b. Sesuai dengan jabatan didalam struktur organisasi koperasi tersebut
c. Besarnya laba yang diterima oleh koperasi
d. Sesuai dengan lamanya menjadi anggota dalam koperasi
Jawab : a

18.   Kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa) antara anggota terhadap koperasinya disebut ?
a. SHU
b. Deviden
c. Laba
d. Transaksi anggota
Jawab : d

19.   Koperasi yang anggotanya terdiri dari organisasi koperasi,adalah koperasi?

a.koperasi primer

b. koperasi sekunder

c. koperasi simpan pinjam

d. koperasi desa

Jawab : b

20.   Besarnya SHU yang diterima oleh anggota akan berbeda, tergantung pada ?
a. Besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi
b. Jual – beli barang dan jasa , antara anggota terhadap koperasi
c. Tergantung simpanan masing – masing anggota
d. Nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa
Jawab : a

TUGAS SOFTSKILL 2EB06

KONSEP ALIRAN KOPERASI

Berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system perekonomian dan hubungannya dengan pemerintah, Paul Hubert Casselman membaginya menjadi 3 aliran, yaitu :

1. Aliran YardstickBanyak dijumpai pada Negara – Negara yang berideologi kapitalis. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisirkan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh system kapitalisme.

2. Aliran SosialisMenurut aliran ini, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rekyat lebih mudah melalui organissi koperasi.

3. Aliran PersemakmuranMenurut aliran ini, koperas berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan uang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DAN SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI

Koperasi modern yang berkembang lahir pertama kali di inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. koperasi timbul dimasa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Awalnya koperasi Rochdale adalah sebuah usaha penyediaan barang – barang konsumsi untuk kebutuhn sehari – hari. Kedai koperasi yang diusahakan oleh Para Perintis Rochdale menjual barang – barang runcit seperti tepung, teh, dan juga lilin, tetapi cara perniagaan mereka berbeda dari kedai – kedai runcit yang lain.

Tidak lama kemudian, kedai – kedai koperasi mulai muncul dan para perintis Rochdale mulai mendapat perhatian antarbangsa. Walaupun ada kedai koperasi lain yang dibutuhkan lebih awal, tetapi kedai inilah yang paling berjayadan menjadi koperasi – koperasi yang lain

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA

Menurut Sukoco dalam bukunya “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”, badan hokum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi di Luewiliang, yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada masa penjajahan diberlakukan “Culturstelsel” yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah. Peristiwa tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto: Raden Ngabei Ariawiriaatmadja bersma kawan – kawan mendirikan Bank Simpan Pinjam, semacam Bank Tabungan yang dalam istilah UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp – en Spaarbank der Inlandsche Hoofden”.

Dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih sama dengan Bank Simpan Pinjam para “priyai” Purwokertoemudian tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama “Verordening op de Cooperative Vereeniging” dengan Koinklijk Besluit 7 April 1915 Indisch Staatsblad No. 431 yang bunyinya sama dengan UU Koperasi di Negara Belanda (tahun 1876 No. 277) yang kemudian diubah tahun 1925.Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya

emudian pada tahun 1992, UU No. 12 tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti menjadi UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sector moneter dan sector riil.

Sumber : http://mpie-noviesblog.blogspot.com/2009/11/latar-belakang-dan-sejarah-perkembangan.html

PENGERTIAN,TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Koperasi Gotong Royong dan Tolong Menolong

• Koperasi mengandung makna kerja sama, ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya.
Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :
- Fungsi Sosial
- Fungsi Ekonomi
- Fungsi Politik
- Fungsi Etika

*Menurut Mubyarto
Gotong Royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama danTolong Menolong ialah bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan

*Gotong royong dan tolong menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit

Pengertian Koperasi

1. Definisi ILO (International Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :
 orang-orang§Koperasi adalah perkumpulan
Penggabungan §orang-orang berdasarkan kesukarelaan
 tujuan ekonomi yang ingin§Terdapat dicapai
 diawasi dan dikendalikan§Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang secara demokratis

2. Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

3. Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”


4.Prinsip munker
i. Keanggotaan bersifat sukarela
ii. Keanggotaan terbuka
iii. Pengembangan anggota
iv. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
v. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
vi. Koperasi sebgai kumpulan orang-orang
vii. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi
viii. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
ix. Perkumpulan dengan sukarela
x. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
xi. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
xii. Pendidikan anggota

4. Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Lima Unsur-Unsur Koperasi Indonesia

Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)
Koperasi adalah kumpulan orang atau badan-badan hukum koperasi
Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Tujuan Koperasi

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya


Prinsip-Prinsip Koperasi

A. Prinsip-Prinsip Munker

xiii. Keanggotaan bersifat sukarela
xiv. Keanggotaan terbuka
xv. Pengembangan anggota
xvi. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
xvii. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
xviii. Koperasi sebgai kumpulan orang-orang
xix. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi
xx. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
xxi. Perkumpulan dengan sukarela
xxii. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
xxiii. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
xxiv. Pendidikan anggota

B. Prinsip RochdaleNetral terhadap politik dan agamaPengawasan secara demokratis

i. Keanggotaan yang terbuka
ii. Bunga atas modal dibatasi
iii. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
iv. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
v. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
vi. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
vii. Netral terhadap politik dan agama


C. Prinsip Raiffeisen
i. Swadaya
ii. Daerah kerja terbatas
iii. SHU untuk cadangan
iv. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
v. Perngurus bekerja atas dasar kesukarelaan
vi. Usaha hanya kepada anggota
vii. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang


D. Prinsip Herman Schulze
Swadaya
i.Daerah kerja tak terbatas
ii.SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
iii.Tanggung jawab anggota terbatas
iv.Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
vi.Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

E. Prinsip ICA
i.SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-ii.masing
iii.Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
ivGerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

F. Prinsip Koperasi UU NO. 25 / 1992
i.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
ii.Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
iii.Pemberian balas jasa yang terbatas.

perangkat manajemen koperasi. Bentuk ini tentu berbeda dengan organisasi perusahaan swasta berbentu PT misalnya, Perbedaan mendasar ini tidak saja dipengaruhi oleh idiologi tetapi juga aplikasi operasional manajemen. Berikut penjelasan singkat terkait dengan fungsi dan peran perangkar organisasi koperasi.


Perangkat organisasi koperasi Rapat Anggota (RA)
RA merupakan forum tertinggi koperasi yang dihadiri oleh anggota sebagai pemilik. Wewenang RA diantaranya adalah menetapkan
a. AD/ART
b. Kebijakan Umum Organisasi, Manajemen, dan usaha koperasi
c. Memilih, mengangkat, memberhantikan pengurus dan pengawas.
d. RGBPK dan RAPBK
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus pengawas.
f. Amalgamasi dan pembubaran koperasi

Rapat Anggota bisa dilakukan RAT, RAK dan RALB. Secara umumRA dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggta, tetapi untuk beberapa kasus jumlah ini bisa disesuaikan dengan AD/ART Koperasi.

perangkat organisasi koperasi Pengurus
Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa RA untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan segala macam kresi manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan RA. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri dengan pertangungjawaban bersama. Biasanya pengurus yang tetrdiri atas beberapa anggota pengurus.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah:
- Pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai keputusan RAT.
- Untuk melaksanakan tugas pengurus berkewajiban:
1). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan proker
2). Pengurus koperasi berkewajiban mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
3). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuanagn dan Inventaris.
4). Pengurus koperasi berkewajiban menyelenggarkan administrasi
5). Pengurus koperasi berkewajiban Menyelenggarkan RAT.

Wewenang Pengurus koperasi :
1). Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar koperasi.
2). Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.
3). Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

Tanggung Jawab Pengurus koperasi
Pengurus koperasi bertanggungjwab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban, dan wewenangnya.

Perangkat organisasi koperasi Pengawas
Pengawas dipilh oleh RA untuk mengawasi pelaksanaan keputusan RAT dan juga idiologi. Tugas pengawas tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh koperasi sesuai dengan idiologi, AD/ART koperasi dan keputusan RA.

Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas koperasi sebagai berikut.
1). Pengawas koperasi berwenang dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi.
2). pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasanya dan merahasiakan hasil laporanya kepada pihak ketiga.
3). Pengawas koperasi meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.
Sumber: MANAJEMEN KOPERASI: STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI 1 - KATA GUSBUD



SOAL DAN JAWABAN

1. Badan hukum Koperasi didirikan pada ?

a. 16 Desember 1895

b. 23 Desember 2003

c. 18 Juli 1989

d. 12 Januari 1789

jawab : a

2. Menurut Munkner Konsep Koperasi terbagi menjadi 2, yaitu ?

a. Konsep Koperasi Barat dan Konsep Koperasi Sosialis

b. Konsep Koperasi Timur dan Konsep Koperasi Terpimpin

c. Konsep Koperasi Asia Tenggara dan Konsep Koperasi Terpilih

d. Konsep Koperasi Barat dan Konsep Koperasi Ketimuran

jawab : a

3. Koperasi yang di dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan penganbangan koperasi adalah konsep dari koperasi ?

a. Negarawan

b. Sosialistis

c. Negara Berkembang

d. Barat

jawab : b

4. Koperasi umum nya berkembang dan pertama kali lahir dimana?

a.      Rochdale,inggris pada tahun 1844

b.      Rochdale,perancis pada tahun 1876

c.       Rochdale,berlin pada tahun 1992

d.      Rochdale,amerika pada tahun 1817

Jawab: a

5. Koperasi di pandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di samping itu dapat juga menyatukan rakyat adalah aliran?

a.  aliran kebaratan

b.  aliran yardstick

c. aliran sosialis

d.  aliran ketimuran

 jawab: c

6. Manakah yang bukan prinsip-prinsip koperasi ?

a. Prinsip Munker

b. Prinsip Rochdale

c. Prinsip Raiffeisen

d. Prinsip sukarela

jawab: d

7. salah satu prinsip koperasi menurut  schuzle adalah?

a. swadaya, daerah kerja tidak terbatas

b. keanggotaan bersifat sukarela

c. penyelenggara pember ian modal

d. keuangan negara

jawab: a

8. Pada tahun berapakah sidang ICA di Wina yang menghasilkan prinsip-prinsip koperasi?

a. 1856

b. 1994

c. 1996

d. 2000

jawab: c

9. koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu?

a. coper

b. compere

c. coperate

d. coopere

jawab: d

10. koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Merupakan isi dari UU Nomer?

a. UU No.33/1996

b. UU No.25/1992

c. UU No.24/1993

d. UU No.17/1990

jawab: b

11. Kegiatan atau operasi yang sering dilakukan koperasi sehari-hari adalah, kecuali?

a. simpan-pinjam

b. ijon

c. toko koperasi

d. membeli saham

Jawab: b

12. Keuntungan yang didapat koperasi dari kegiatan sehari-hari biasanya disebut ?

a. laba

b. SHU

c. profit

d. Gain

Jawab: b

13. Modal koperasi sebagian besar diperoleh dari ?

a. penanaman modal

b. anggota

c. pemerintah

d. Bank

Jawab: b

14. Manajer koperasi dapat berhubungan dengan bank mengenai masalah?

 
a. usaha koperasi

b. penyimpanan uang di bank

c. peminjaman uang dari bank

d. yang dikuasakan pengurus

Jawab: d

15. Manajemen koperasi harus dilaksanakan dengan cara tiga pendekatan kelembagaan, yaitu?

a. Koperasi lembaga organisasi budaya,agama,dan pemerintahan

b. Koperasi lembaga organisasi sosial,ekonomi,dan pendidikan

c. Koperasi lembaga organisasi ekonomi,politik,masyarakat

d. Koperasi lembaga organisasi pemerintahan,masyarakat,dan politik

Jawab: b

16.Yang termasuk dalam isi dari Badan Usaha Koperasi adalah?

A. Koperasi adalah Badan Usaha atau Perusahaan yang tetap tunduk pada kaidah & aturan prinsip ekonomi yang berlaku (UU No. 25, 1992)
B. Mampu untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan organisasi & usahanya
C. Ciri utama koperasi adalah pada sifat keanggotaan ; sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa
D. Semua jawaban benar

Jawab: d

17.Yang tidak termasuk ke dalam 4 nilai dalam koperasi adalah?

A. Berorientasi pada profit oriented & benefit oriented
B. Mengelola koperasi dan usahanya
C. Landasan operasional didasarkan pada pelayanan (service at cost)
D. Memajukan kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama (UU No. 25, 1992)

Jawab: b

18.Usaha unutk memasimumkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memuaskan para pemegang saham (stake holders). Pernyataan di atas di kemukakan oleh?

A. William Banmoldb
B. Oliver Williamson
C. Herbert Simon
D. Moh. Hatta

Jawab: a

19.Yang termasuk ke dalam bisnis Koperasi adalah?

A. Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
B. Dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat (bila terdapat kelebihan kapasitas ; dalam rangka optimalisasi economies of scale)
C. Usaha dan pecan utama dalam bidang sendi kehidupan ekonomi rakyat
D. Jawaban A, B, C benar

Jawab: d

20.Modal koperasi terdiri atas?

A. Modal sendiri dan Modal kerja
B. Modal sendiri dan Modal pinjaman (luar)
C. Modal sendiri dan Modal investasi
D. Modal kerja dan Modal pinjaman luar

Jawab: b

peranan UKM dalam perekonomian indonesia

Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.

“UKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang collapse dan berguguran,” katanya pada Musyawarah Daerah VI HIPPI Propinsi Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Sabtu.

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini, katanya.

“Namun kiranya perlu kita bertanya sudah sejauh manakah langkah-langkah dan upaya-upaya pemerintah tersebut telah memperlihatkan hasil yang nyata didalam membawa dan menempatkan UKM kita pada taraf yang mapan, sehat dan kuat? juga, sampai sejauh manakah sudah dicapai tingkat daya saing UKM kita di dalam percaturan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global?,” katanya.

Menurut dia, sungguh sangat ironis, bahwa perusahaan konglomerat di masa itu yang diberi hak monopoli ternyata mereka pun terbukti kropos dan amburadul sehingga harus mendapatkan bantuan untuk dapat bertahan dan suvive kembali.

“Adalah fakta yang kita semua ketahui bahwa ratusan trilyun harus ditanggung rakyat untuk menyelamatkan bank-bank swasta yang saat inipun masih membebani APBN kita untuk pembayaran bunga bond rekap mereka,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara.

Ia menjelaskan, di negara-negara majupun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan daripada negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi dimana usaha kecil menengah mereka menjadi sangat sehat dan kuat.

“Kebijakan yang kami maksudkan adalah tidak saja yang berkenaan dengan masalah akses permodalan atau pendanaan, tetapi juga dukungan pada akses pasar, dukungan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna,” ujarnya.

Sumber: http://umkm.bcbali.com/perdagangan/berita-usaha/umkm-dan-ekonomi-bangsa.html

SISTEM EKONOMI

SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga dan dengan segala aktivitas ekonominya yang berada di masyarakat. Secara umum, sistem perekonomian yang dianut oleh setiap negara digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi tradisional sebagai berikut:

a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan;

b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana;

c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan;

d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana.

2. Sistem Ekonomi Sosialis atau Komando

Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah Karl Marx. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul Das Capital. Dalam sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom semuanya dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:

a) semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat;

b) kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara;

c) semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak swasta tidak diakui.

3. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Jadi, sistem ekonomi pasar sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Terdapat beberapa ciri sistem perekonomian pasar, di antaranya sebagai berikut:

a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi;

b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar;

c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi;

d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil;

e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi campuran, di antaranya sebagai berikut:

a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;

b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;

c) kepentingan umum lebih diutamakan;

d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam kenyataan dewasa ini, dua kubu sistem ekonomi, yaitu kapitalis, liberalis, dan sosialislah yang banyak berkembang. Bahkan yang menganut sistem campuran pun pada kenyataannya lebih condong ke salah satunya. Seiring dengan globalisasi dunia yang semakin gencar, sistem kapitalis-liberalis cenderung lebih banyak dipraktikan.

Sumber :

Firmansyah, Herlan dan Ramdani, Dani, 2009, Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII /Semester 1 dan 2, Jakarta : Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 195 – 197.